Wamena, 9 Juli 2025. Himpunan Mahasiswa Yahukimo (HMY) dan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (DPC-IPMNI) Kota Studi Jayawijaya menyatakan sikap tegas menyikapi situasi konflik yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kontak tembak antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berlangsung sejak 15 Juni 2025.
Bentrok bersenjata tersebut, menurut keterangan mahasiswa, telah berdampak langsung terhadap warga sipil di Distrik Tangma dan Ukha, Kabupaten Yahukimo. Warga dikabarkan mengalami trauma dan ketakutan berkepanjangan, serta terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi aman, termasuk Gereja Yeriko Halihalo, tempat di mana sebagian besar pengungsi kini bermalam.
Melalui konferensi pers yang digelar di Wamena, mahasiswa Yahukimo dan Nduga menyampaikan sembilan poin tuntutan sebagai bentuk keprihatinan dan desakan terhadap pemerintah dan pihak keamanan. Berikut isi lengkap pernyataan sikap tersebut:
- Menuntut Presiden Prabowo Subianto agar segera menarik seluruh aparat keamanan non-organik dari seluruh wilayah Papua.
- Mendesak Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, untuk segera menarik pasukan non-organik dari Distrik Tangma dan Ukha, Kabupaten Yahukimo.
- Menolak penambahan pasukan militer (pendoropan) di Tanah Papua, khususnya di Distrik Tangma dan Ukha.
- Menuntut pertanggungjawaban Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito, atas penembakan warga sipil bernama Mesak Aspalek di Distrik Tangma.
- Meminta Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin, menginstruksikan jajaran kepolisian daerah untuk menjamin keamanan warga sipil.
- Mendesak Kementerian Hukum dan HAM RI agar segera turun tangan menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Distrik Tangma.
- Menuntut Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dalam hal ini Bupati Didimus Yahuli dan DPRD Yahukimo, untuk segera menanggapi dan menyikapi situasi konflik secara serius.
- Meminta DPR Papua (DPRP) untuk bersuara tegas dan mendorong penarikan Satgas Habema dari wilayah Onggolo, Distrik Tangma dan Ukha.
- Menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pendoropan militer di seluruh wilayah Papua.
Para mahasiswa menilai kehadiran aparat keamanan non-organik di Tanah Papua tidak menyelesaikan konflik, melainkan memperparah ketegangan dan memicu ketakutan di kalangan warga sipil. Mereka menegaskan bahwa pendekatan keamanan harus digantikan dengan upaya dialog, pemulihan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil masyarakat Papua.
Aksi ini menjadi penegasan sikap moral mahasiswa asal Yahukimo dan Nduga yang sedang menempuh pendidikan di Kota Studi Jayawijaya. Mereka menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menyerukan kepada semua pihak untuk tidak diam terhadap kondisi masyarakat yang menjadi korban konflik bersenjata.
