Jakarta – Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) akan menggelar demonstrasi di Kementerian Perhubungan hingga Gedung DPR pada Rabu (17/9/2025). Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional.
“Masih situasional,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan.
Ia berharap demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojol tidak menghambat aktivitas masyarakat. “Harapan kami dan kita semua tentu aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan walaupun ada perlambatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebutkan demonstrasi juga akan diikuti oleh mahasiswa. Aksi dimulai dari Kementerian Perhubungan, kemudian berlanjut ke depan Gedung DPR.
Igun mengatakan, para pengemudi ojol akan mematikan aplikasi saat unjuk rasa. “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan massa. Pertama, mereka meminta rancangan undang-undang yang mengatur transportasi online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.
Selain itu, massa menuntut potongan dari aplikator maksimal 10 persen, serta regulasi terkait tarif pengantaran barang dan makanan.
Mereka juga meminta dilakukan audit terhadap potongan yang diambil regulator, serta penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.
Tak hanya itu, massa menuntut pengusutan tuntas kasus tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan. Mereka juga meminta adanya pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.
