DATA DESIL DIPERTANYAKAN, WARGA MISKIN MASIH DITEMUKAN DI BELAWAN
MEDAN — Pernyataan H.T. Bahrumsyah, Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, mengenai masih banyaknya warga miskin dan ditemukannya persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah Belawan patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan.
Medan Belawan bukan sekadar angka dalam laporan administrasi. Di lapangan masih ditemukan masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan membutuhkan intervensi pemerintah secara tepat sasaran.
Jika terdapat warga yang secara nyata berada dalam kondisi miskin tetapi tidak masuk atau tidak sesuai dengan kategori penerima bantuan, sementara terdapat pihak lain yang justru menerima bantuan, maka akurasi data sosial ekonomi harus dipertanyakan dan diverifikasi kembali.
DATA DESIL HARUS TERBUKA DAN DAPAT DIVERIFIKASI
Aktivis Muda Pemerhati Kebijakan Publik Sumatera Utara meminta Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, dan seluruh kelurahan di wilayah Medan Belawan tidak sekadar menyampaikan bahwa data sudah benar.
Pertanyaannya sederhana: apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan?
Kami mendesak dilakukan:
- Verifikasi dan validasi ulang data desil masyarakat miskin di Kecamatan Medan Belawan.
- Pemeriksaan terhadap mekanisme pendataan dari tingkat lingkungan, kelurahan hingga kecamatan.
- Membuka mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa tidak terdata atau salah klasifikasi.
- Memastikan program PKH, BPNT/Sembako dan bantuan sosial lainnya benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
- Menjelaskan secara transparan mekanisme serta penggunaan dana CSR yang diperuntukkan bagi masyarakat.
- Melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, maladministrasi, atau pelanggaran dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan.
JANGAN SAMPAI DATA DI ATAS KERTAS BERBEDA DENGAN REALITAS
Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat.
DPRD Kota Medan sendiri memiliki fungsi pengawasan, dan H.T. Bahrumsyah saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan.
Karena itu, kami mendorong DPRD Kota Medan menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kondisi kemiskinan di Medan Belawan serta akurasi data penerima program sosial.
Jangan sampai masyarakat miskin hanya menjadi angka dalam laporan, sementara persoalan nyata di lapangan tidak terselesaikan.
AKTIVIS MUDA DESAK TRANSPARANSI
Kami meminta Camat Medan Belawan dan seluruh lurah di wilayah Medan Belawan memberikan penjelasan terbuka mengenai:
Berapa jumlah warga miskin?
Berapa yang masuk kategori desil penerima bantuan?
Berapa penerima PKH?
Berapa penerima BPNT/Sembako?
Bagaimana mekanisme verifikasi datanya?
Dan bagaimana penyaluran serta pertanggungjawaban program CSR untuk masyarakat?
Jika seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, tidak ada alasan untuk takut terhadap pemeriksaan dan transparansi.
Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus segera melakukan koreksi dan memastikan hak masyarakat yang membutuhkan tidak terabaikan.
Masyarakat berhak mendapatkan data yang akurat, bantuan yang tepat sasaran, serta pengelolaan program publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
PERKUMPULAN AKTIVIS MUDA PEMERHATI KEBIJAKAN PUBLIK SUMATERA UTARA
“DATA HARUS AKURAT, BANTUAN HARUS TEPAT SASARAN, PENGELOLAAN HARUS TRANSPARAN.”
