Medan – Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, H Zulkarnaen SKM, meminta pihak lingkungan, kelurahan dan kecamatan agar membantu dan tidak mempersulit warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Karena, persoalan kebutuhan administrasi kependudukan begitu penting bagi seluruh warga Kota Medan, khususnya dalam bidang pendidikan.H,
Zulkarnaen menyampaikan hal itu saat menjawab keluhan salah seorang warga soal anak asuhnya yang dikeluarkan dari sekolah disebabkan belum lengkapnya data administrasi kependudukan, yakni KK dan akte lahir. Sekolah beralasan, nama anak tidak bisa terdaftar di Dapodik karena kedua data tersebut tidak ada. Sementara akte lahir sang anak tidak dapat diurus karena tidak memiliki surat keterangan lahir dari klinik, sebagai syarat pengurusan akte lahir.
Disamping itu, H. Zulkarnaen mengaku sedih mendengar keluhan seorang warga Jalan Gurilla, Medan Perjuangan yang mengaku tidak mampu membayar SPP anaknya yang bersekolah di SD Muhammadiyah yang terletak di Jalan Pimpinan Gg Wisma, Kecamatan Medan Perjuangan.
Pasalnya, warga tersebut mengaku bahwa anaknya disuruh pulang oleh pihak sekolah saat jam pelajaran berlangsung, hanya karena anak tersebut menunggak SPP beberapa bulan.
Pasalnya, warga tersebut mengaku bahwa anaknya disuruh pulang oleh pihak sekolah saat jam pelajaran berlangsung, hanya karena anak tersebut menunggak SPP beberapa bulan.
“Tindakan ini tidak benar. Sekolah tidak boleh menyuruh pulang siswanya yang menunggak SPP, itu termasuk dalam tindakan kekerasan terhadap anak,” ucap Zulkarnaen saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Jalan Pimpinan Gg Agama, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/8/2025) siang.
Zulkarnaen pun menegaskan, dirinya akan segera mendatangi sekolah tersebut untuk memberikan penegasan kepada pihak sekolah bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang keliru dan tidak boleh dilakukan.
Tak hanya itu, Zulkarnaen pun menegaskan akan segera membayar seluruh tunggakan SPP anak tersebut hingga lunas.
“Saya akan ke SD Muhammadiyah itu, tindakan mereka jelas salah. Akan saya lunasi tunggakan SPP nya. Jangan sampai anak tersebut tidak sekolah karena menunggak SPP nya,” tegasnya.
Tak hanya itu, pada kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Camat Medan Perjuangan, Faisal Harahap, Lurah Sei Kera Hilir 1, Agung Satria, perwakilan Dinas P3APMP2KB Medan, Torang Siregar, dan perwakilan Dinas Sosial Medan, Nizamuddin itu, Zulkarnaen juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan untuk segera menindak tegas sekolah tersebut.
“Dinas P3APMP2KB Kota Medan juga harus ke sekolah tersebut untuk memberikan penegasan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak,” pungkasnya.
Sebelumnya, seorang warga Jalan Gurilla, Medan Perjuangan, Nining, mengaku sedih karena anaknya kerap disuruh pulang oleh pihak sekolah akibat menunggak SPP beberapa bulan.
“Anak saya sekolah di SD Muhammadiyah di Jalan Pimpinan Gg Wisma ini pak, SPP anak saya nunggak. Anak saya selalu disuruh pulang saat jam pelajaran karena nunggak SPP, terakhir anak saya nggak mau masuk sekolah. Saya sudah ke sekolah anak saya pak, sudah saya jelaskan kalau suami saya sakit, saya pun tidak bekerja, tapi mereka nggak mau tahu,” ungkapnya.
Nining pun menjelaskan bahwa dirinya telah berusaha untuk memindahkan anaknya dari sekolah swasta tersebut ke SD Negeri di sekitar tempat tinggalnya agar bisa sekolah secara gratis.
“Tetapi SD Muhammadiyah ini gak dikeluarkannya rapor anak saya pak sebelum uang SPP nya lunas. Terakhir anak saya gak bisa pindah sekolah, sementara di sekolah yang sekarang pun dia tidak mau masuk sekolah karena malu disuruh pulang sama pihak sekolah. Tolong bantu anak saya pak,” katanya memelas.
Sementara itu, perwakilan Dinas P3APMP2KB Kota Medan, Torang Siregar mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait masalah tersebut. Torang menegaskan, pihaknya juga akan segera mendatangi SD Muhammadiyah yang terletak di Jalan Pimpinan Gg Wisma itu.
“Akan kita datangi sekolah itu, hal seperti ini memang tidak boleh terjadi,” kata Torang.
Sementara itu, perwakilan Dinas P3APMP2KB Kota Medan, Torang Siregar mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait masalah tersebut. Torang menegaskan, pihaknya juga akan segera mendatangi SD Muhammadiyah yang terletak di Jalan Pimpinan Gg Wisma itu.
“Akan kita datangi sekolah itu, hal seperti ini memang tidak boleh terjadi,” kata Torang.
