MEDAN – Polsek Medan Labuhan bersama Forkopimca Kecamatan Medan Labuhan melaksanakan kegiatan mediasi perdamaian antara OKP PAC IPK dan OKP PAC PP terkait persoalan pengecatan fasilitas umum dan pengrusakan plang organisasi kepemudaan di Kelurahan Besar dan Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.
Kegiatan mediasi tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Mei 2026 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Besar Martubung Medan Labuhan.
Mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napitupulu, SIK., MM., bersama Camat Medan Labuhan Elias Padang, ST., M.Si., Kaur Riksa POMAL I Belawan Kapten Suherman, Lurah Besar Gandi Gusri STTP., M.Si., Lurah Tangkahan Hanifah, SP., serta perwakilan Danramil 0201/11-ML Peltu Zulkarnain.
Dalam kegiatan tersebut, kedua belah pihak menyampaikan duduk permasalahan yang menimbulkan gesekan di tengah masyarakat hingga terjadi aksi pengecatan fasilitas umum berupa tiang Telkom, tiang listrik dan fly over tol di wilayah Kelurahan Besar serta Kelurahan Tangkahan yang menyebabkan keresahan warga.
Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napitupulu, SIK., MM., dalam arahannya menghimbau agar kedua organisasi kepemudaan tidak saling mengklaim wilayah maupun saling menuduh yang dapat memicu konflik lebih besar di tengah masyarakat.
“Kami menghimbau agar kedua OKP tidak saling mengklaim dan saling menuduh yang dapat menimbulkan potensi konflik ataupun tawuran antar OKP dengan melibatkan anggota yang membawa senjata tajam sehingga dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan faktor kriminogen di lingkungan masyarakat,” ujar Kapolsek.
Kapolsek juga menegaskan bahwa seluruh pihak harus bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif demi kenyamanan masyarakat.
Dari hasil mediasi tersebut, kedua pimpinan OKP yang hadir sepakat untuk berdamai dan bersama-sama menjaga situasi yang kondusif di wilayah Kecamatan Medan Labuhan.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat agar fasilitas umum yang sebelumnya dicat dengan atribut tertentu dikembalikan ke warna semula guna menghindari adanya kesan penguasaan wilayah oleh kelompok tertentu yang dapat meresahkan masyarakat.
