TAPANULI SELATAN—Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Batang Toru dan sekitarnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendirikan sejumlah posko pelayanan terpadu yang beroperasi 24 jam. Kehadiran posko ini menjadi pusat pelayanan bagi pengungsi, termasuk akses kesehatan, keamanan, hingga distribusi logistik.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan bahwa posko-posko ini menjadi salah satu strategi utama kepolisian dalam mendorong pemulihan sosial masyarakat.
“Kami membuat posko kesehatan, posko keamanan, dan dapur lapangan, dan ini menjadi pusat pelayanan masyarakat. Kami juga mendatangkan dokter dan perawat dari Polda Sumut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Posko dapur lapangan menyediakan makanan siap santap setiap hari, yang bahan bakunya berasal dari Polda Sumut, Mabes Polri melalui Kapolri, serta dukungan dari beberapa polda di sekitar Sumatera Utara.
“Bahan makanan ini kami dapat dari Polda Sumut dan paling banyak dari Mabes Polri. Bantuan ini bukan hanya hari ini saja, tetapi akan terus dilakukan hingga situasi kembali pulih,” kata Kapolda.
Selain pelayanan konsumsi, Polri juga menyiapkan tim pencarian korban dan mengerahkan anjing pelacak K9 bantuan Mabes Polri mengingat masih adanya korban yang belum ditemukan.
Kapolda menegaskan bahwa semua bantuan difokuskan untuk menyentuh setiap pengungsi secara merata melalui pendirian beberapa titik posko, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah jauh dari lokasi pengungsian.
“Kami buatkan beberapa posko agar masyarakat mudah menerima bantuan, mulai dari makanan, pelayanan kesehatan, hingga bantuan kemanusiaan lainnya,” ungkapnya.
Polri juga memperkuat keamanan area terdampak bencana guna mencegah potensi tindak kriminal seperti penjarahan maupun konflik sosial, mengingat banyak rumah warga yang ditinggalkan sementara.
Dengan sistem pelayanan terbuka, terintegrasi, dan terus aktif, posko Polri menjadi salah satu pilar pemulihan cepat bagi masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Selatan. Langkah ini juga menjadi implementasi nyata kehadiran negara yang memberikan rasa aman, tanggap, dan solutif bagi masyarakat.
